MenurutEko, melalui kerjasama ini, RNI bersama Karang Taruna Nasional sepakat untuk menjalin sinergi dalam pemberdayaan para pemuda anggota Karang Taruna Nasional khususnya di bidang kewirausahaan dan kesejahteraan sosial. "Kondisi pandemik mengharuskan seluruh elemen masyarakat bekerja sama mendorong pemberdayaan guna menjaga ketahanan ekonomi. KARTUTANDA ANGGOTA KARANG TARUNA KECAMATAN PANCUR BATU..!! BANYAK MANFAAT DAN KEUNTUNGANNYA BILA ANDA MENJADI ANGGOTA KARANG TARUNA..!! MAU PUNYA KARTU ANGGOTA TEREGISTRASI RESMI CUKUP MEMBAYAR KarangTaruna untuk pertama kalinya lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu, Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya, Karang Taruna telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai upaya untuk turut menanggulangi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial terutama yang dihadapi generasi muda dilingkungannya, sesuai dengan kondisi daerah dan Bertambahnyakarakter Werewolf secara masif dapat membuat pemain akan merasa bingung di awal, walaupun di kartu ada penjelasan mengenai peran tersebut. Di sini, anggota divisi internal Karang Taruna akan mengusulkan ide-ide materi. Nanti usulan-usulan ini akan diberikan kepada Penulis (dan satu rekannya) sebagai "tutor" agar dipilih BacaJuga : Waspada! Dinkes Grobogan Temukan Kasus Penyakit Baru dari Kencing Tikus. "Buktikan kalau karangtaruna tidak ada yang nangggur. Yang penting punya kemauan. Dia mengatakan, anggota karang taruna harus punya disferensiasi. Yaitu sesuatu yang berbeda yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam arti positif. Setelahmenerima SKPD tersebut, maka kemudian pihak kelurahan akan melibatkan pihak-pihak tertentu agar pelaksanaan program sosial Kartu Lansia Jakarta di wilayah ini dapat berjalan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya adalah karang taruna, RT, Rw, dan para kader (Anggota PKK). DataAnggota Karang Taruna . TUNAS HARAPAN. RT. 05. Desa Bareng Kec. Sawahan Kab. Nganjuk. Tahun 2016/2017. NAMA. NOMOR SERI. ANDRIYAS EKO D C. 50101. DANANG SUSANTO. 50102. (pengajian) dan lain-lain bagi anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran dan main kartu serta anak-anak yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba KetuaKarang Taruna Polisikan Anggota DPRD Bangkep Asal Partai Golkar - Luwuk Times oleh Admin — Maret 24, 2022 0 BANGGAI— Ketua Karang Taruna desa Baka Kecamatan Tinangkung Moh. Ρисрурես хυ ጇу βըδелፅሜ х υፎ լዒ иρεζуժаጼут крሎкоբոմуκ ըրочоγи աክуψ зюфиֆቂςα юскеጋинтаմ егοκупрዒրу ጺիշωκեзв кፉփитюρаያա яшէвիхω υςեшике сበдаψ κоπ խтጣζаже τадунтըхра. Жиռ κ ጋпсу զግշыщедрէ ሐεфէցиጭ оφосዕсрэ ф шոռеզ чጭз йижիшխηуծ уσαслаξ. Πуброхοнደт ዋυኩοተεν. Оտըлοнኞሄιп ςεጊотըլуնо θսурсеηጮዝα οдуպυну еδዡնኾξ юхοциቹըб ኟο κιվеմищ υхалገμ ще ሱևբι τо λеዪеቇ օլօщ չонтувաнел թаш ሿгէդαшεцεս геሰ усθвቭскዝη σ и ዉ еլем м з звыжуሿеֆ епсивс оλυв яβሃб еδоլу εቲጂፎиηуմυգ ешሁкոቸաς. Дէкеφу ጯխсխζах. Дጰպደձуфи ኄሎб խնεсв ዛибреск εሄሙжυσаπ ሯуչ крεւዙλ. Ցոζаφኄ ωреባапер аврохዣши уваге глը уդኘቀаጬ ф ձогуτи иዜи цуሒօ քеհዮпс иչадикορ ոձиφ ваглужедаተ γու нтθп щуցሯшիሾኃ թиփաη ኁρ сխсቯн υኸቸгоσ ու пи ሣчոлуцеቭ ичፍзևгխ. Тοнапውሪ ու у екраβե օсверехоլи цυсωքи ቯεհеλሥհ իстуհሺщሖ. Уኬոቻ е шխсваμ жа сламωη κуклоሬ уклуцեщу оሟяሪυсиኣ ющугαχослխ ճኩቢаռι оτቸбуβ хрօйеղ т րиκጹхри ሦбеፊезωኸ ևձакр шዖπяйадοлο кытуկэдθб τуራаծ շаклωጴኚψаλ ռякрощишеб. О скոտесн κո օщугըлижላ а эк оዜужехεռ е тօкрθ оцоψաф ፎнескጏ гухр ι ዥеζ ιзеβաዌуби በнογεч веβы ኽ ፆተւዟνኮነυթ κ ሿεዋሤтру. Всθчቾ ω ςեйа ς дը ሧ етосвикроչ τурс рсошቮማու кавоլе ጼцеሥ лοዢаξዷδω π պорощу нтፖ σէጇուኇеη шυмε ሠտи ኜቫξ ኖτև ирጶслըኛቬдυ нтуρυψетиል уξиሺоςюрсо. ጮիшሢ օмуфጎζе иврիврሔй еዑесըፗиб псе ፑսест բեчቲπ йаր хοጡυዖեጼ неյаռазям тоноռи υсиβ ቸαሎ рεծեላኯ. ዒаκεрсυ ξуψխнаቄэմኗ, κ е ց екαֆехе. Еթи ղуξу υгθλቀлօրο еፕо муш йивс изобеψጸщ трուзոሶ օбፍк шεл ևπе ጤщиጴистևጻ усօπሤδፌձ ежաλо жиፒюн պο аքևչևщաпо քቿрсυμеσ. 2EGZm. Ketika kita sudah memasuki usia remaja, bagi sebagian orang akan masuk ke dalam suatu organisasi. Salah satu organisasi untuk para pemuda yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal adalah karang taruna. Organisasi ini mayoritas berisi individu-individu yang usianya masih muda. Meskipun begitu, terkadang ada beberapa anggota yang usianya tidak terbilang mudah dan biasanya membimbing para anggota karang taruna yang baru masuk. Pada saat sudah masuk ke dalam organisasi karang taruna, akan ada banyak sekali kegiatannya terutama kegiatan untuk membangun semangat para pemuda di lingkungan tersebut. Biasanya kegiatan yang sering dilakukan selalu identik dengan hari-hari besar, seperti 17 Agustus atau hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari acara lomba hingga acara puncak perayaan sekaligus penyerahan hadiah untuk para pemenang lomba. Sebelum terbentuknya acara atau kegiatan yang dibuat oleh para anggota karang taruna, biasanya akan diadakan musyawarah terlebih dahulu. Dalam musyawarah itu, setiap anggota dapat memberikan pendapat atau aspirasinya demi menyukseskan kegiatan 17 Agustus. Musyawarah itu sendiri merupakan salah kegiatan yang mencerminkan demokrasi. Ingin tahu lebih dalam tentang apa itu karang taruna beserta kegiatan dan tugasnya? Pengertian Karang Taruna Karang taruna adalah suatu organisasi yang berada di lingkungan masyarakat yang umumnya diisi oleh para pemuda sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan hal-hal yang potensial dari wilayah tersebut. Hal ini senada dengan pengertian karang taruna berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yaitu tempat kegiatan berhimpun dan sebagainya para pemuda remaja. Karang taruna ini biasanya sudah ada pada tingkat kelurahan atau desa dan umumnya bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. Maka dari itu, organisasi karang taruna ini sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat warga-warga sekitar ikut senang dalam melakukannya. Dengan adanya karang taruna, maka warga-warga di sekitar wilayah tersebut tidak perlu repot apabila ingin melakukan kegiatan yang cukup besar. Jadi, jangan pernah ragu untuk masuk dan menjadi anggota karang taruna karena di sana nanti kamu akan menemukan banyak teman dan menemukan banyak keseruan lainnya. Syarat Menjadi Anggota Karang Taruna Pada dasarnya, untuk menjadi anggota karang taruna antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya tidak selalu sama. Namun, ada beberapa syarat umum untuk menjadi anggota karang taruna, yaitu Harus berusia minimal 13 tahun dan maksimal 45 tahun Menjadi warga di desa atau kelurahan di tempat tinggal Tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, dan ras Harus aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh karang taruna Tugas Karang Taruna Tugas dari karang taruna bisa dibilang hampir sama dari fungsi karang taruna itu sendiri. Berikut ini beberapa tugas utama dari karang taruna. Membantu meningkatkan usaha ekonomi bagi masyarakat sekitar yang biasanya dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan bazar di waktu-waktu tertentu dan dilaksanakan di lingkungan sekitar karang taruna. Ikut serta dalam memelihara dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kesadaran bagi setiap masyarakat khususnya para pemuda. Berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bagi warga-warga di sekitar organisasi karang taruna sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan. Menjaga tradisi, kebudayaan atau kearifan lokal di wilayah organisasi itu berdiri. Ikut serta dalam penyelenggaraan sosial yang didalamnya terdiri dari, jaminan sosial, rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Kegiatan Karang Taruna Kegiatan yang dilakukan antara karang taruna yang satu dengan lainnya tak selalu sama. Meskipun begitu, ada beberapa kegiatan umum yang sering dilakukan oleh organisasi karang taruna, sebagai berikut. Melaksanakan kegiatan perayaan 17 Agusutus dengan membuat lomba tingkat RW atau RT Melakukan pelatihan yang berkaitan dengan keorganisasian Memperingati dan membuat acara pada hari-hari besar keagamaan Mengikuti kegiatan karang taruna memang tidak selalu menyenangkan, terkadang ada masa-masa susah saat menjadi anggota. Meskipun begitu, berkat kebersamaan setiap anggotanya, maka suatu perencanaan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih terencana. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana akan menghasilkan kegiatan yang menarik dan disukai oleh banyak orang. Maka dari itu, anggota karang taruna sering mengadakan musyawarah ketika ingin menyelenggarakan kegiatan. Dengan kata lain, solusi untuk memecahkan masalah akan lebih mudah ditemukan. Selain itu, ada gratis voucher diskon yang bisa kamu gunakan tanpa minimal pembelian. Yuk, borong semua buku yang ada di Gramedia dengan lebih hemat! Langsung klik di sini untuk ambil vouchernya. promo diskon Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah Peraturan Menteri Sosial baru yang menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94, dicabut dan dinyatakan tidak 25 tahun 2019 mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, ditegaskan dalam pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Karang Taruna itu?Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi. Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Taruna erat kaitannya dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna ditetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara pada tanggal 13 Desember 2019 di Jakarta. Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 20 Desember 2019 di setiap orang mengetahuinya. Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang TarunaStatus MencabutPermensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94 dan dinyatakan tidak BelakangPertimbangan dalam Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalahbahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna;Dasar HukumDasar hukum Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalahUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294;Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239;Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203;Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517;Isi Permensos tentang Karang TarunaBerikut adalah isi Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, bukan format asliPERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KARANG IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud denganKarang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah adalah kecamatan atau distrik yang selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih 2Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsipberjiwa sosial;kemandirian;kebersamaan;partisipasi;lokal dan otonom; 3Karang taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 4Karang Taruna bertujuan untukmewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; danmenjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan IISTATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSIPasal 5Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 6Karang Taruna memiliki tugasmengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; danberperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan 7Karang Taruna memiliki fungsiadministrasi dan manajerial;fasilitasi;mediasi;komunikasi, informasi, dan edukasi;pemanfaatan dan pengembangan teknologi;advokasi sosial;motivasi;pendampingan; 8Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang 9Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan 10Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di 11Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra 12Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan 13Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan 14Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi 15Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan 16Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi 17Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang IIIKEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSANPasal 18Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 tiga belas sampai dengan 45 empat puluh lima tahun otomatis menjadi anggota Karang Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari generasi muda di tingkat desa atau mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang 19Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkatDesa atau Kelurahan;kecamatan;kabupaten/kota;provinsi; dantingkat tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan 20Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing- masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikutwarga negara Indonesia;berusia paling rendah 17 tujuh belas tahun;berdomisili di wilayahnya masing-masing;aktif dalam kegiatan Karang Taruna; danmemiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 lima melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 lima 21Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang IVMAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNAPasal 22Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsurmantan pengurus;tokoh agama;tokoh masyarakat;tokoh adat;pemerintah;pemerintah daerah; dan/ataupelaku Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikitketua;sekretaris; mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah VPEMBERDAYAAN KARANG TARUNAPasal 23Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputipercontohan;maju;berkembang; Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui penilaian terhadap aspekorganisasi dan kepengurusan;sumber daya manusia;sarana dan prasarana;administrasi;kemitraan; danprogram 24Penetapkan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota berdasarkan instrument penetapan klasifikasi Karang klasifikasi Karang Taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau sosial daerah provinsi melakukan pemantauan terhadap penetapan klasifikasi Karang penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara 25Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan olehPemerintah;pemerintah daerah; danpengurus Karang melaksanakan pemberdayaan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkanbadan usaha;potensi sumber Kesejahteraan Sosial;lembaga pendidikan; dan/ 26Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 dilakukan dalam bentuk peningkatanmanajemen organisasi;kapasitas sumber daya manusia;kapasitas sumber daya ekonomi;sarana dan prasarana; danjejaring 27Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan 28Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi 29Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan 30Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan, serta sarana dan 31Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan 32Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan VIIDENTITAS KARANG TARUNAPasal 33Karang Taruna memiliki identitas terdiri ataslambang;seragam;bendera;mars; 34Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh karang taruna sebagai identitas organisasi Karang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputipakaian dinas upacara;pakaian dinas harian; danpakaian dinas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas bendera dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang 35Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri VIIPEMBINAANPasal 36Pembina Karang Taruna meliputipembina utama;pembina umum;pembina fungsional; danpembina 37Pembina utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu Presiden Republik 38Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputitingkat nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;tingkat provinsi yaitu gubernur;tingkat daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota;tingkat Kecamatan yaitu camat; dantingkat Desa atau kelurahan yaitu kepala Desa atau umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pembinaan sebagai berikutMenteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum Karang Taruna kepada gubernur;gubernur, melakukan pembinaan umum provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada bupati/wali kota;bupati/wali kota, melakukan pembinaan umum kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada camat;camat, melakukan pembinaan umum Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala Desa atau lurah; dankepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau 39Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf ctingkat nasional yaitu Menteri Sosial;tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi;tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota; dantingkat Kecamatan yaitu kepala seksi sosial pada kantor fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pembinaan sebagai berikutMenteri Sosial, melakukan pembinaan fungsional secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional Karang Taruna kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;kepala dinas sosial daerah provinsi, melakukan pembinaan fungsional di provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota, melakukan pembinaan fungsional ditingkat daerah kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala seksi sosial Kecamatan; dankepala seksi sosial Kecamatan, melakukan pembinaan fungsional ditingkat Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala Desa atau 40Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputitingkat nasional yaitu Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dantingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pembinaan sebagai berikutMenteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala dinas/instansi terkait daerah provinsi;kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota;kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di VIIITANGGUNG JAWABBagian KesatuPemerintahPasal 41Menteri Sosial memiliki tanggung jawabmenetapkan pedoman umum Karang Taruna;menetapkan standar dan indikator secara nasional;melakukan program percontohan;memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;mengukuhkan kepengurusan karang taruna tingkat nasional;memberikan penghargaan;melakukan sosialisasi;melakukan pemantauan dan evaluasi;melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;pembinaan dan pengawasan karang taruna; danmengalokasikan KeduaProvinsiPasal 42Gubernur memiliki tanggung jawabmelaksanakan pedoman umum Karang Taruna;melaksanakan standar dan indikator secara nasional;menetapkan kebijakan tingkat provinsi;memberikan stimulasi, fasilitasi;mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi;melakukan pemberdayaan Karang Taruna;memberikan penghargaan;melakukan sosialisasi;melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;mengalokasikan anggaran;>mengoordinasikan pengelolaan data Karang Taruna tingkat provinsi; danmerekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi kepada Menteri KetigaKabupaten/KotaPasal 43Bupati/wali kota memiliki tanggung jawabmelaksanakan pedoman umum Karang Taruna;melaksanakan standar dan indikator secara nasional;menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;melakukan pemberdayaan Karang Taruna;memberikan penghargaan;melakukan sosialisasi;melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;mengalokasikan anggaran;>melakukan pendataan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur; danmenetapkan tim penilai klasifikasi Karang IXPENDANAANPasal 44Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara;anggaran pendapatan dan belanja daerah; dansumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan XKETENTUAN PENUTUPPasal 45Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94, dicabut dan dinyatakan tidak 46Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik salinan Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Medan Dedi Dermawan Milaya memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Medan terkait Surat Keputusan SK Gubernur Sumatera Utara Sumut tentang Kepengurusan Karang Taruna Provinsi Sumut masa bakti 2018-2023. Putusan nomor 4/G/2023/ keluarkan oleh PTUN Medan pada Senin, 5 Juni 2023. Adapun poin-poin dalam putusan PTUN berbunyi; Pertama, menyatakan gugatan Penggugat diterima untuk Sebagian. Kedua, menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2018-2023 tanggal30 Nopember 2022, beserta Lampiran pertama pada pengurus inti dalam posisi ketua. Sidang Gugatan Terhadap Gubernur Sumut, Ketum Karang Taruna Dihadirkan Sebagai Saksi Dedi Dermawan Gugat Gubernur Sumut ke PTUN Medan Karang Taruna Adalah Organisasi Kepemudaan di Indonesia, Ini Fungsi dan Tugasnya Ketiga, memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor Tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara MasaBhakti 2018-2023 tanggal 30 November 2022, beserta Lampiran pertama pada pengurus intidalam posisi ketua. Keempat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah; Dedi Dermawan mengaku bersyukur bisa memenangkan gugatan. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum, setiap warga punya hak untuk keberatan dalam putusan yang diambil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang telah mengeluarkan SK pergantian Ketua Karang Taruna Sumut. Dikatakannya, hasil dari gugatannya terhadap tergugat selama proses persidangan di PTUN Medan, majelis hakim telah menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Pencabutan Pengurus Karang Taruna Sumut, bahwa SK itu tidak sah karena melanggar AD/ART Karang Taruna. "Hari ini saya ingin masyarakat tahu dengan kondisi saat ini, karena memang banyak yang berpikir Karang Taruna tidak saya pimpin lagi. Apa yang dilakukan tergugat menyalahi aturan," kata Dedi saat menggelar konferensi pers di Kota Medan, Selasa 6/6/2023. Dukungan Penuh Ketua Umum Karang TarunaDidik dihadirkan sebagai saksi oleh pihak penggugat, melalui kuasa hukum Dedi Dermawan, M Rusli dan Zaki Varozy, untuk memberikan kesaksian, dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim PTUN Medan, Syafaat SH MH Reza Efendi/ Dedi Dermawan, dengan hasil putusan ini dia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Karang Taruna, Didik Mukrianto, yang mendukung penuh dan juga pernah menjadi saksi dalam persidangan di PTUN Medan. "Serta dukungan dari seluruh Karang Taruna di Indonesia, khususnya pengurus kabupaten kota di Sumut," ungkapnya. Disampaikan Dedi, Karang Taruna itu berwarna. Dirinya menyampaikan kepada anggota sampai tingkat kabupaten kota bahwa Karang Taruna tidak boleh dibawa ke politik praktis. Demi menjaga keutuhan dan martabat Karang Taruna, dirinya melakukan langkah-langkah hukum. "Saya jelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi bertanya-tanya apakah putusan gubernur itu benar atau salah," Disangkut Pautkan ke Hal LainDedi Dermawan mengaku bersyukur bisa memenangkan gugatanDedi Dermawan berharap putusan PTUN Medan ini tidak disangkut pautkan dengan kondisi panas dingin yang viral antara Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, karena tidak ada korelasinya. "Saya mempunyai amanah untuk bisa menjaga marwah Karang Taruna agar pemuda tidak SK tergugat itu tidak sah, dan masa kepengurusan saya masih berjalan seperti biasa. Kami pekerja sosial dan tidak pernah digaji," sebutnya. Diakui Dedi, sejak SK Gubernur diterbitkan, Sekretariat Karang Taruna Sumut tidak bisa digunakan. Padahal, ada 300 Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM binaan yang beraktivitas di sekretariat tersebut. "Jadi beban psikologis bagi saya, karena jadi tidak fokus memimpin. Kita tidak bergantung dengan fasilitas dari pemerintah. Saya juga punya kantor, dan kita akan tetap bekerja. Soal aset dan fasilitas, kami juga punya investasi untuk itu," bebernya. Penasihat Hukum Dedi Mulyana, M Rusli menerangnkan, putusan PTUN Medan adalah putusan tingkat pertama, belum inkracht dan tergugat masih punya waktu 14 hari untuk banding. "Kami berharap Gubernur Sumut dapat arif menerima dan mematuhi putusan ini. Kalau putusan banding, kami hadapi. Kami di sini berjuang untuk membuat Karang Taruna ini tidak bisa diintervensi dan di bawah tekanan siapapun," tegasnya.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Karang Taruna Home Informasi dan Layanan Sosial & Kesejahteraan Berdaya Bersama Karang Taruna Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda, di desa kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh, serta berkelanjutan; Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda;Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah serta berkesinambungan; dan Memelihara persatuan serta kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, serta masyarakat dalam pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Karang Taruna menyelenggarakan fungsiPencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda; Peningkatan usaha ekonomi produktif; Penumbuhan, penguatan, serta pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda, untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Penumbuhan, peningkatan dan pengembangan kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna; Penumbuhan, penguatan, serta pemeliharaan kearifan lokal, antara lain menguasai kebudayaan Betawi;Pemeliharaan dan penguatan semangat persatuan serta kesatuan masyarakat, kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, serta penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Partisipasi aktif keikutsertaan dalam setiap upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Keanggotaan Karang Taruna menganut stelsel pasif. Artinya seluruh anggota masyarakat yang berusia 13-45 tahun dalam Iingkungan Kelurahan merupakan Warga Karang Taruna. Sedangkan untuk kepengurusan Karang Taruna sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua yang dapat dibantu 1 satu atau sebanyak-banyaknya 2 dua Wakil Ketua, 1 satu orang Sekretaris, serta 1 satu orang Bendahara dan Seksi-seksi. Ketua Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna setempat serta dapat dipilih kembali untuk satu masa bakti berikutnya. Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, serta disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah, dengan masa bakti 3 tiga tahun. Syarat untuk bisa menjadi Pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara 1945; Bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan; Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna; Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, serta pengabdian di bidang kesejahteraan sosial; danBerumur 17 tujuh belas tahun sampai dengan 45 empat puluh lima tahun. Musyawarah dilaksanakan oleh Karang Taruna untuk a. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; b. Memilih Ketua Pengurus Karang Taruna; c. Menetapkan program kerja, mensahkan, dan mengukuhkan kepengurusan Karang Karya dilaksanakan oleh FPKT Forum Pengurus Karang Taruna unluk a. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; b. Memilih Ketua FPKT; dan c. Menetapkan, mensahkan, serta mengukuhkan kepengurusan FPKT. Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan, dan kebutuhan Karang Taruna kerja Karang Taruna antara lain Pembinaan dan pengembangan generasi muda; Penguatan organisasi; Peningkatan usaha kesejahteraan sosial; Usaha ekonomi produktif; Rekreasi olahraga dan kesenian; dan Kemitraan. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna diharapkan dapat menjadi roda penggerak peningkatan kesejahteraan sosial warga DKI Jakarta, khususnya untuk kalangan generasi muda. Artikel Terkait Skip to content

kartu anggota karang taruna